Sejarah Pembangunan di Indonesia dari Masa ke Masa

Pembangunan di indonesia tidak lepas dari sektor ekonomi yang lebih dibangun sebagai pondasi awal pembangunan di indonesia. Hal ini tidak lepas dari sejarah pembangunan ekonomi di indonesia dari masa ke masa. Paradigma pembangunan di indonesia mulai dari pasca kemerdekaaan sampai saat ini mengacu kepada sektor pembangunan perekonomian seperti fakta – fakta dibawah ini :

A.Masa Pasca Kemerdekaan Indonesia (1945-1950).

Kondisi perekonomian Indonesia pada masa ini sangatlah buruk, hal itu disebabkan karena :

1. 1. Inflasi.
   
   Inflasi ini dikarenakan adanya mata uang lebih dari satu yang beredar di masyarakat yang tidak terkendali. Pada saat itu, pemerintah menyatakan bahwa di Indonesia berlaku 3 mata uang, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belada, dan mata uang pendudukan Jepang. Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan yang kertas baru, yaitu ORI ( Oeng Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. padahal berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar dapat mempengaruhi kenikan tingkat harga.
2. 2. Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945  Hal ini bertujuan untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI.
3. 3.Kas Negara kosong.
4. 4.Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.

B.Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)

Pada masa ini sistem ekonomi menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina. hal itu mengakibatkan memburuknya sistem perekonomian Indonesia karena pengusaha dari pribumi kalah saing dengan pengusaha dari nonpribumi. Padahal pada saat itu Indonesia masih baru merdeka.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi Indonesia. Antara lain :

1. 1.Gunting Syariffudin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950.
2. 2.Program Benteng (kabinet Natsir), yaitu upaya menumbuhkan wiraswasrawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan asing. 
3. 3.Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia ini terjadi pada tanggal 15 Desember 1951 lewat UU no.24 tahun 1951 dengan fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral dan bank sirkulasi
4. 4.Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi.
5. 5.Pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda.

C.Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)

Pada masa ini Indonesia menjalan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme dimana yang mengendalikan sistem ekonomi adalah peran pemerintah sepenuhnya secara dominan. Pada sistem ekonomi tersebut pemerintah yang bertanggung jawab sepenuhnya kepada keadaan ekonomi. Pemerintah juga mengambil beberapa keputusan namun keputusan tersebut belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia. Keputusan-keputusan yang diambil pemerintah, antara lain :

1. Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut :Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.
2. Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin.
3. Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1.

Keputusan-keputusan yang diambil pemerintah juga belum dapat memperbaiki keadaan ekonomi di Indonesia. Seperti Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965, keputusan yang dilakukan pemerintah untuk menekan angka inflasi malah berujung pada meningkatnya angka inflasi. Kegagalan-kegagalan dalam tindakan moneter tersebut diperparah karena pemerintah tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya. Pemilihan sistem demokrasi terpimpin ini bisa diartikan bahwa Indonsia berkiblat ke Timur (sosialis) baik dalam poltik, ekonomi, maupun bidang-bidang lainnya.

D.Masa Orde Baru

Masa orde baru merupakan sebutan masa pemerintahan presidan Soeharto. Pada awal orde baru, stabilitsi ekonomi dan stabilitasi politik menjadi prioritas utama. Program pemerintah berorientasi pada usaha pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara dn pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pengendalian inflasi mutlak dibutuhkan, karena pada tahun 1966 tingkat inflasi kurang lebih 650% per tahun. Pemerintah pada masa orde baru berusaha menurunkan inflasi dan menstabilkan harga.

Pada masa orde baru ini, pemerintah memilih sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi pancasila. Sistem ekonomi campuran merupakan paktek dari salah satu teori Keynes tentang campur tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas. Sistem campuran ini pemerintah dan swasta saling bekerja dan berinteraksi dalam menyelesaikan masalah. Pemerintah turut serta dalam kegiatan transaksi ekonomi. Kebijakan-kebijakan pemerintah mulai berkiblat pada teori-teori keynesian. Kebijakan ekonominya diarahkan pada pembangunan di segala bidang, tercermin dalam 8 jalur pemerataan : kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan, pembagian pendapatan. Kesempatan kerja, kesemptan berusaha, pertisipasi wanita dan generasi muda, penyebaran pembangunan, dan peradilan.

Seiring dengan berkembangnya perekonomian Indonesia terjadi juga praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu, pembangunan di Indonesia hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik dan sosial yang adil. Selain itu, Indonesia juga mengalami krisis yang merupakan akibat dari ekonomi global. Harga-harga naik, nilai rupiah melemah sangat serta timbulnya kekacuan disegala bidang.

E.Orde Reformasi

Pemerintahan presiden B.J. Habibie yang mengawali masa reformasi belum memberikan perubahan yang cukup baik dalam bidang ekonomi. Kebjakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkam negara dari keterpurukan sedangkan banyak persoalan yang harus dihadapi dari masa orde baru yaitu masalah KKN, pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Dikarenakan presiden terlibat skandal yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat akhirnya kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati.

F.Masa Kepemimpinan Megawati Soekarno Putri
Masalah-masalah yang mendesak untuk dipecah adalah pemulihan ekonomi dan penegakkan hokum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain :

1. Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemaun Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
2. Kebjakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan Negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perushaaan Negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban Negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4.1%. Namun, kenaikan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.

Pada masa ini juga didirikannya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Dalam pelaksanaannya KPK belum dalam memberikan bukti yang konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal korupsi sangat menganggu jalannya pembangunan nasional dan banyak para investor yang ragu untuk berinvestasi di Indonesia karena permasalahan ini.

G.Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono Hingga Saat Ini

Pada masa kepemimpinan SBY, beliau telah membuat kebijakan yang kontroversi yaitu dengan naiknya harga BBM, hal ini dikarenakan naiknya harga minyak dunia. Kenaikan BBM tersebut dilakukan untuk meningkatkan pendapatan Negara. Kebiajakan untuk menaikan harga BBM dilakukan untuk menyelamatkan pendapatan nasional Indonesia. Kebijakan tersebut diikut sertakan dengan keluarnya kebijakan pemerintah dengan memberikan BLT (Bantuan Langsung Tunai) kepada masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, BLT tersebut tidak berjalan dengan lancer karena tidak sampai ke tangan yang berhak dan menimbulkan permasalahan social.

Sedikit demi sedikit presiden juga mulai memberantas korupsi, karena korupsi itu merugikan Negara dan juga mengambil hak rakyat. Hal tersebut sangat mendapat respon positif dari masyarakat. Dalam penanganan masalah korupsi ini presiden tidak memancang bulu siapa pun yang berbuat korupsi dan apapun jabatannya yang melakukan tindak korupsi akan diadili sesuai undang-undang yang berlaku.

Perekonomian Indonesia saat ini bisa dibilang menganut sistem liberalis/kapitalis. Hal ini dapat dilihat karena pemerintah membebaskan rakyatnya untuk beraktivitas, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Namun, pada akhirnya kaum pemodallah yang memegang kekuasaan penting dalam kegiatan ekonomi ini, sehingga yang kaya semakin kaya sedangkan yang miskin menjadi lebih miskin. Sistem perekonomian ini dirasakan belum mampu membuat masyarakat sejahtera.

Dengan adanya masalah-masalah dalam perekonomian Indonesia diharapkan pemerintah dapat lebih peka untuk mengatasi masalah ini agar masyarakat semuany dapat hidup sejahtera. Selain itu, masalah KKN yang semakin maraknya terjadi yang dapat menghancurkan negara ini bisa dapat diatasi dengan baik. Seperti halnya mereka yang memakai uang negara, seharusnya uang tersebut bisa saja digunakan untuk memberikan bantuan kepada rakyat yang tidak mampu, karena dengan seperti itu pemerataan kesejahteraan rakyat bisa saja terjadi.

Lanjut Baca:  1   2   3