1. Lahirnya Bimbingan dan Konseling
Awal mula lahirnya Bk di Indonesia adalah untuk menempatkan para pegawai sesuai keahliannya, namun seiring dengan pertumbuhan ekonomi dirasa BK penting dalam mempersiapkan pekerja generasi mendatang untuk mendapatkan keahlian yang sesuai dengan bidang pekerjaannya, maka diadakanlah konferensi di tingkat universitas khususnya IKIP untuk merundingkan hal ini.
Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, dan adanya beberapa kementrian pada waktu itu, di Indonesia mulai didirikan Kantor Penempatan Tenaga Kerja. Hal ini menunjukkan adanya suatu usaha untuk menempatkan orang-orang yang ingin bekerja, disesuaikan dengan kemampuannya. Hal seperti itu tetap berjalan di Indonesia.Sejarah mencatat adanya konferensi FKIP seluruh Indonesia yang diselenggarakan di Malang (20-24 Agustus 1960), yang memutuskan bahwa bimbingan dan penyuluhan dimasukkan dalam kurikulum FKIP. Keadaan ini menunjukkan adanya langkah yang lebih maju sebab masalah bimbingan dan penyuluhan sebagai suatu ilmu dikupas secara ilmiah. Instruksi dari pihak pemerintah untuk melaksanakan bimbingan dan penyuluhan di lingkungan sekolah. Dalam uraian yang lebih terperinci, walaupun terdapat kesamaan pandangan yang menyatakan bahwa sejarah lahirnya bimbingan dan konseling di Indonesia diawali dengan dimasukannya bimbingan dan konseling pada setting sekolah.
Konferensi FKIP di Malang tanggal 20-24 Agustus 1960 menghasilkan keputusan untuk memasukkan bimbingan dan penyuluhan ke dalam kurikulum FKIP. Pada perkembangan berikutnya, pada tahun 1964, IKIP Bandung dan IKIPMalang mendirikan jurusan bimbingan dan penyuluhan. Tahun 1971, berdiri proyek perintis sekolah pembangunan pada delapan IKIP. Melalui proyek ini, bimbingan dan penyuluhan dikembangkan, dan berhasil disusun Pola Dasar Rencana dan Pengembangan Bimbingan dan Penyuluhan pada PPSP. Guru dan lingkungan departemen pendidikan dan kebudayaan. Dalam Kepmen tersebut ditetapkan secara resmi adanya kegiatan pelayanan bimbingan dan penyuluhan di sekolah. Akan tetapi, pelaksanaannya di sekolah masih belum mendukung misi sekolah dan membantu peserta didik untuk mencapai tujuan pndidikan mereka. Sampai tahun 1993, pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan di sekolah tidak jelas. Muncul anggapan bahwa anak atau siswa yang dipanggil BP/BK idntik dengan anak yang bermasalah. Kemudian lahirlah SK Menpan No. 83/1993 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya yang di dalamnya termuat aturan tentang Bimbingan dan Konseling di sekolah. Ketentuan pokok dalam SK Menpan itu dijabarkan lebih lanjut melalui SK Mendikbud No. 025/1995 sebagai petunuk pelaksanaan jabatan fungsional gu dan angka kreditnya. Di dalam SK Mendikbud ini, istilah bimbingan dan penyuluhan diganti menjadi bimbingan dan konseling di sekolah dan dilaksanakan oleh guru pembimbing. Di sinilah, pola pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah mulai jelas.
2. Sejarah Perkembangan Konseling di Indonesia
Dalam rangka pendidikan di Indonesia, masalah bimbingan dan penyuluhan ini telah mulai diperbincangkan secara terbuka semenjak tahun 1962, hal ini ditandai oleh adanya perubahan sistim pendidikan di SMA, ialah pada waktu itu disebut SMA Gaya Baru. Sejak tahun 1962 itu, penjerusan di SMA tidak lagi dilakukan di kelas 1, melainkan di kelas 2. Dengan demikian dirasakan kebutuhan akana adanya usaha kea rah penyaluran murid-murid untuk jurusan yang tepat bagi dirinya secara perorangan. Sehubungan dengan hal ini dalam rapat kerja direktur-direktur SMA seluruh Indonesia di Bandung pada tahun 1962.
Dengan diperkenalakan gagasan Sekolah Pembangunan pada tahun 1970-1971, peranan bimbingan kembali mendapat perhatian. Hal ini muncu karena dalam gagasan sekolah pembangunan itu dibutuhkan kegiatan penjurusan yang lebih teliti serta untuk mengarahkan dan meramalkan murid=murid yang akan hanya menyelesaikan pelajarannya sampai terminal tertentu, dimana mereka perlu mendapat bantuan khusus dalam mempersiapkan bekal mereka untuk hidup di masyarakat. Gagasan sekolah pembangunan ini kemudian dituangkan dalam program Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan yang berupa proyek percobaan dan peralihan dari sistim persekolahan lama menjadi sekolah pembangunan.
Sejak awal tahun 1960-an sampai sekarang ini tonggak-tonggak sejarah perkebangan bimbingan dan Konselingf di Indonesia, yaitu :
1. Tahun 1960-1970
Diawali wacana tentang bimbingan dan penyuluhan di tanah air. Bimbingan dan penyuluhan pendidikan di masukan ke dalam kegiatan sekolah untuk menunjang misi sekolah mencapai tujuan pendidikannya. Untuk itunjurusan bimbingan dan penyuluhan didirikan guna menghasilkan tenaga pembimbing dan penyuluhan pendidikan yang akan bekerja di sekolah.
2. Tahun 1971 :
Berdirinya Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) pada delapan IKIP, yaitu IKIP Padang, IKIP Jakarta, IKIP Bandung, IKIP Yogyakarta, IKIP Semarang, IKIP Malang, IKIP Surabaya dan IKIP Manado. Melelui proyek itu, pelayanan bimbingan dan konseling (waktu itu masih bernama bimbingan dan penyuluhan) ikut dikembangkan. Setelah beberapa kali lokakarya yang dihadiri oleh beberapa pakar pada waktu itu, berhasil disusun buku “pola Dasar Rencana dan Pembangunan Bimbingan Penyuluhan pada proyek Perintis sekolah Pembangunan”. Selanjutnya buku ini dimodifikasi menjadi buku “ Pedoman Operasional Pelayanan Bimbingan pada Proyek-proyek Perintis sekolah Pembangunan”.
3. Tahun 1975 :
a. Lahir dan berlakunya Kurikulum Sekolah Menengah Umum yang disebut Kurikulum SMA 1975 sebagai pengganti kurikulum sebelumnya (Kurikulum 1968). Kurikulum 1975 memuat beberapa pedoman pelaksanaan kurikulum tersebut, yang salah satu diantaranya adalah Buku Pedoman Bimbingan dan Penyuluhan.
b. Diadakan Konvensi Nasional Bimbinagn 1 di Malang. Konvensi ini berhasil menelurkan beberapa keputusan penting yaitu :
1. Terbentuknya organisasi profesi bimbingan dengan nama Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI).
2. Tersusunya AD/ART IPBI. Kode etik jabatan konselor, dan program kerja IPBI periode 1976-1978.
c. Konvensi 1975 itu diikuti oleh beberapa kali konvensi dan kongres, yang diadakan secara berturut-turut di Salatiga, Bandung, Yogyakarta, Denpasar, Padang, Surabaya, dan Lampung
4. Tahun 1978 :
Di selenggrakannya program PGSLP dan PGSL Bimbingan dan Penyuluhan di IKIP
a. Tujuannya ialah menghasilkan tega bimbingan dan penyuluhan pendidikan yang berkualifikasi staraf diploma (D-2 atau D-3) yang terdapat secara resmi diangkat oleh pemerintah bekerja di sekolah. Hal ini untuk mengatasi sulitnya pengangkatan tamatan jurusan BP ( setingkat Sarjana) yang telah dihasilkan oleh IKIP yang sampai saat ini belum ada jatah pengangkatannya, pada hal kekosongan jabatan guru pembimbing sekolah perlu diisi.
b. Agaknya tamatan program-program singkat diploma itulah yang pertama kali diangkat sebagai guru pembimbing di sekolah.
5. Tahun 1989 :
a. Lahirnya Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.026/Menpan/1989 tentang angka Kredit bagi Jabatan Guru dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
b. Lahirnya undang-undang RI No.2 tahun 1989 tentang sistim Pendidikan Nasional. Undang-undang ini selanjutnya disusul dengan lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) No.28 dan29 tahun 1990 yang secara tegas mencantumkan adanya pelayanan bimbingan pada satuan-satuan pendidikan (masing-masing Bab X, pasal 25, bab X pasal 27).
6. Tahun 1991-1993:
a. Dibentuknya divisi-divisi dalam IPBI yaitu
1. Ikatan Pendidikan Konselor Indonesia (IPKON)
2. Ikatan Guru Pembimbing Indonesia (IGPI)
3. Ikatan Sarjana Konseling Indonesia (ISKIN)
b. Diperjuangkannya oleh IPBI jabatan fungsional tersendiri bagi petugas bimbingan di sekolah. Diyakini bahwa apabila jabatan fungsional tersendiri itu terwujud, maka upaya professionalisasi pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah akan lebih terjamin keterlaksanaanya dengan berhasil
7. Tahun 1996-2000
a. Diterbitkan dan dilaksanakannya pedoman Musyawarah Guru Pembimbing (MGP). MGP adalah semacam himpunana guru-guru pembimbing yang secara berkala mengadakan pertemuan untuk mengembangkan program dan kegiatan BK
b. Diterbitkannya secara teratur majalh suara Pembimbing sebagai terbitan resmi berkala IPBI (setahun dua kali ) yang secara langsung dikelola oleh pengurus IPBI. Suara pembimbing itu merupakan pengganti warta bimbingan dan Konseling (WBK) yang diterbitkan sebelumnya.
c. Disusunnya sejumlah panduan untuk digunakan dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling oleh guru pembimbing di sekolah. Panduan ini disusun oleh Pengurus Besar IPBI berdasarkan hasil seminar dan lokakarya yang khusus diadakan untuk itu.
• Panduan Penyusunan program Bimbingan dan Konseling di Sekolah
• Panduan penjurusan siswa SLTP dan SLTA
• Panduan Bimbingan Teman Sebaya
• Panduan Bimbingan Kegiatan Kelompok Belajar
• Panduan Penilaian Hasil Layanan bimbingan dan Konseling
• Panduan Manajemen Bimbingan dan Konseling di Sekolah
d. Disusun dan diterbitkannya buku Seri Pemandu pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di Sekolah (SPP-BKS)
• Buku 1 : BK di SD
• Buku 2 : BK di SLTP
• Buku 3 : BK di SMU
• Buku 4 : BK di SMK
8. Tahun 2001-2002 :
a. Diselenggrakannya kongres IX IPBI di Lampung :
• Salah satu keputusan kongres IX yang berlangsung dibLampung pada tanggal 15-17 Maret 2001 ialah mengubah nama organisasi Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI) yang didirikan pada tanggal 17 Desember 1975 di Malang menjadi Asosiasi Bimbingan dan Konseling harus tampil sebagi organisasi Bimbingan dan Konseling harus tampil sebagai organisasi profesi dengan nama yang jelas, eksplisit, serta mendapat pengakuan dan kepercayaan public.
• Secara keorganisasian perubahan nama ini membawa implikasi kepada keharusan melakukan konsolidasi dan penataan organisasi sebagai suatu organisasi profesi. Perubahan nama dari IPBI yang tampak lebih kental dengan asosiasi personya menjadi ABKIN yang lebih kental dengan asosiasi profesinya dipandang sebagai keharusan dan langkah tepat untuk menghindarkan munculnya pikiran dan perasaan adanya person-person yang seolah-olah tidak terakomodasi dalam organisasi.
• Secara keilmuan, tekhnologi, seni dan profesi, perubahan, nama membawa implikasi bagi upaya-upaya pengokohan identitas pprofesi, penegasan lingkup layanan, keterkaitan dengan profesi lain yang sejenis dan setting layanan
b. Dimulainya langkah profesionalisasi tenaga kependidikan oleh direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, dalam hal ini Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga kependidikan dan Ketenangan Perguruan Tinggi.
c. Disusunya kompetensi guru pembimbing oleh direktorat SLTP Dirjen Dikdasmen. Direktorat ini membentuk tim (terdiri dari Prayitno, Sunaryo, Kartadinata, Mungin Eddy Wibowo, Ahman dan Agus Mulyadi) yang secara khusus diserahi tugas menyusun kompetensi guru pembimbing beserta bahan-bahan penunjangnya.
d. Dilanjutkan program rintisan pendidikan profesi konselor (PPK) di Universutas Negri Padang.
e. Dilajutkan penerbitan Suara Pembimbingdengan nama baru, yaitu Jurnal Bimbingan dan Konseling sebagai terbitan resmi ABKIN. Penerbitan ini dikelola oleh pengurus Besar ABKIN.
f. Diterbitkannya jurnal KONSELOR sebagai wadah penerbitan yang memuat wacana serta kajian yang mendalam dan hasil-hasil penelitian tentang bimbingan dan konseling. Jurnal ini dikelola oleh BK FIP UNP bekerja sama dengan program studi BK Program Pascasarjana UNP.
9. Tahun 2003-2005
a. Konselor sebagai pendidk
• Pada tahun 2003 terpancang momentum yang amat signifikan dalam pengembangan profesi BK, yaitu diberlakunkanya UU. No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 6 undang-undang tersebut menyatakan bahwa konselor merupakan salah satu jenis tenaga pendidik sebagaimana juga guru, dosen, dan tenaga pendidik lainnya.
• Konselor sebagai pendidik terkait langsung dengan pengertian pendidikan yang tercantum dalam undang-undang itu, yaitu bahwa :
b. Dasar standardisasi Profesi Konseling
Momentum kedua yang tampil pada tahun 2003 adalah dikeluarkannya naskah Dasar Standardisasi profesi Konseling (DSPK) oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi. Naskah ini merupakan hasil tim yang dibentuk oleh Direktorat tahun 2001.
c. Konvensi Nasionl di bandung, Desember 2003
d. DSPK telah disosialisasikan ke seluruh Indonesia, yang diselenggarakan di 5 tempat, yaitu Padang( untuk daerah Sumatera ), Samarinda (untuk daerah Kalimantan), Makassar (untuk daerah Sulawesi dan Indonesia bagian Timur), Semarang (untuk daerah Bandung, DKI, Jabar, jateng, dan DIY)dan Surabaya (untuk daerah Jatim, Bali, NTT dan NTB) dalam sosialisasi itu diundang dalam segenap komponen profesi konseling di daerah yang bersangkutan.
e. Penyusunan Panduan Bimbingan dan Konseling di Sekolah Berbasis Kompetensi.
Berkaitan dengan berlakunya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) Balitung Diknas memprakasai penyusunan panduan BK di sekolah berbasis kompetensi. Panduan yang dimaksudkan ini merupakan perbaikan dan penyelesaian terhadap panduan yang dibuat, meliputi panduan untuk SD/MI, SMP/MTS, SMA/MAN/SMK. Kegiatan ini dilaksanakan sejak tahun 2004, personalia yang terlibat, selain staf di balitung sendiri, terutama adalah para pengembang dan praktisi pelayanan BK di LPTK, PPG keguruan, sekolah dan ABKIN.
No comments:
Post a Comment